KEFAMENANU, -- Kebijakan Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes, yang memberlakukan penggunaan Pertamax untuk mobil pelat merah yang memiliki cylinder capacity (CC) di atas 1.500 mulai 1 Januari 2013 dipertanyakan. Sebab, mobil dinas Bupati TTU malah melanggar kebijakan itu.
Dari pantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu, Sabtu (5/1/2013), terlihat mobil dinas Bupati TTU Jenis Ford Escape DH 1 D, berbaris rapi mengantre dengan kendaraan umum lainnya di Premium bersubsidi. Sementara BBM Pertamax yang berada persis di sebelahnya tak digubris.
Direktur Lembaga Anti kekerasan masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi NTT Viktor mengatakan, seharusnya pemerintah menjadi teladan dan contoh kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan berdisiplin yang baik.
"Bagaimana masyarakat mau taat kalau contoh kurang elok justru datang dari pemerintah daerah sendiri," sindir Viktor.
Kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan kendaraan-kendaraan keluaran tahun terbaru dan tergolong mewah, serta kendaraan dinas untuk tidak lagi mengisi bensin bersubsidi, dimaksudkan agar tidak terjadi kelangkaan BBM. Adanya dukungan Bupati TTU kepada kebijakan Pemerintah Pusat itu, kata dia, rupanya hanya sebatas ucapan belaka.
"Apakah memang sopirnya yang tidak tahu atau memang biar diisi di bensin subsidi agar ngisinya lebih banyak. Yang jelas hal ini tentunya hal ini tidak elok dipandang karena apapun alasannya, hal ini tidak boleh terjadi," tambah Viktor.
Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes yang hendak dimintai konfirmasinya hingga Minggu (6/1/2013) belum juga mengangkat telepon selulernya. -(kps)-
Dari pantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu, Sabtu (5/1/2013), terlihat mobil dinas Bupati TTU Jenis Ford Escape DH 1 D, berbaris rapi mengantre dengan kendaraan umum lainnya di Premium bersubsidi. Sementara BBM Pertamax yang berada persis di sebelahnya tak digubris.
Direktur Lembaga Anti kekerasan masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi NTT Viktor mengatakan, seharusnya pemerintah menjadi teladan dan contoh kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan berdisiplin yang baik.
"Bagaimana masyarakat mau taat kalau contoh kurang elok justru datang dari pemerintah daerah sendiri," sindir Viktor.
Kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan kendaraan-kendaraan keluaran tahun terbaru dan tergolong mewah, serta kendaraan dinas untuk tidak lagi mengisi bensin bersubsidi, dimaksudkan agar tidak terjadi kelangkaan BBM. Adanya dukungan Bupati TTU kepada kebijakan Pemerintah Pusat itu, kata dia, rupanya hanya sebatas ucapan belaka.
"Apakah memang sopirnya yang tidak tahu atau memang biar diisi di bensin subsidi agar ngisinya lebih banyak. Yang jelas hal ini tentunya hal ini tidak elok dipandang karena apapun alasannya, hal ini tidak boleh terjadi," tambah Viktor.
Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes yang hendak dimintai konfirmasinya hingga Minggu (6/1/2013) belum juga mengangkat telepon selulernya. -(kps)-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar