Jakarta - Pengalokasian dana anggaran APBN untuk penanggulangan lumpur Lapindo belum berhenti. Di dalam pembahasan RUU APBN 2014, Komisi V DPR telah menyetujui anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp 845,1 miliar.
"Untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2014, yang diajukan sebesar Rp 845,129 miliar, pagu RKP sesuai yang diajukan," kata Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama, saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan mitra Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Selain untuk BPLS, Komisi V juga menyepakati anggaran untuk kementerian mitra. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, pada 2014, diusulkan sebesar Rp 110,018 trilun. Namun dalam pagu RKP 2014 baru bisa mencapai Rp68,714 triliun atau masih kekurangan Rp 41,304 triliun.
Adapun kebutuhan anggaran di Kementerian Perhubungan pada 2014 yang diusulkan sebesar Rp 59,3 triliun. Di dalam pagu RKP 2014 baru bisa diberikan Rp33,558 triliun atau masih kurang Rp 25,741 triliun.
Untuk Kementerian Perumahan Rakyat yang diusulkan Rp 19,961 triliun. Di dalam pagu RKP 2014 hanya mendapat Rp 4,264 triliun atau masih kurang Rp 15,697 triliun.
Sedangkan untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, anggaran yang diajukan Rp3,120 triliun. Dalam pagu RKP 2014 yang disetujui sebesar Rp1,130 triliun atau masih kurang Rp1,990 triliun.
Untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dari kebutuhan anggaran 2014 Rp 2,292 triliun pagu RKP 2014 yang disetujui Rp 1,557 triliun atau berkurang Rp 735 miliar.
Kemudian untuk Basarnas, dari kebutuhan anggaran 2014 sebesar Rp 2,319 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 hanya Rp1,483 triliun atau kurang Rp 835,539 miliar.
Sementara untuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), dana yang diajukan Rp381,578 miliar, juga dapat disetujui.
"Dari 8 Kementerian/Lembaga mitra Komisi V, total kebutuhan anggaran untuk 2014 sebesar Rp 198,240 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 total Rp 111,936 triliun dan total kekurangannya mencapai Rp 86,304 triliun," kata Laurent.- (dtk/190613) - .
"Untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2014, yang diajukan sebesar Rp 845,129 miliar, pagu RKP sesuai yang diajukan," kata Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama, saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan mitra Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Selain untuk BPLS, Komisi V juga menyepakati anggaran untuk kementerian mitra. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, pada 2014, diusulkan sebesar Rp 110,018 trilun. Namun dalam pagu RKP 2014 baru bisa mencapai Rp68,714 triliun atau masih kekurangan Rp 41,304 triliun.
Adapun kebutuhan anggaran di Kementerian Perhubungan pada 2014 yang diusulkan sebesar Rp 59,3 triliun. Di dalam pagu RKP 2014 baru bisa diberikan Rp33,558 triliun atau masih kurang Rp 25,741 triliun.
Untuk Kementerian Perumahan Rakyat yang diusulkan Rp 19,961 triliun. Di dalam pagu RKP 2014 hanya mendapat Rp 4,264 triliun atau masih kurang Rp 15,697 triliun.
Sedangkan untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, anggaran yang diajukan Rp3,120 triliun. Dalam pagu RKP 2014 yang disetujui sebesar Rp1,130 triliun atau masih kurang Rp1,990 triliun.
Untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dari kebutuhan anggaran 2014 Rp 2,292 triliun pagu RKP 2014 yang disetujui Rp 1,557 triliun atau berkurang Rp 735 miliar.
Kemudian untuk Basarnas, dari kebutuhan anggaran 2014 sebesar Rp 2,319 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 hanya Rp1,483 triliun atau kurang Rp 835,539 miliar.
Sementara untuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), dana yang diajukan Rp381,578 miliar, juga dapat disetujui.
"Dari 8 Kementerian/Lembaga mitra Komisi V, total kebutuhan anggaran untuk 2014 sebesar Rp 198,240 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 total Rp 111,936 triliun dan total kekurangannya mencapai Rp 86,304 triliun," kata Laurent.- (dtk/190613) - .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar